Desa SARIMEKAR

LPJ Realisasi APB Desa merupakan dokumen pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). 

Penetapan Rancangan APBDes menjadi Peraturan Desa tentang APBDes dilaksanakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa dalam musyawarah desa pembahasan dan penetapan Rancangan APBDes menjadi Peraturan Desa.

Latar Belakang

1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam  Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negaran dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha  Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun  2014 tentang Pedoman Pembangunan Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Desa Sarimekar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
16. Peraturan Desa Sarimekar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
17. Peraturan Perbekel Sarimekar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Berikut disampaikan Peraturan Desa Sarimekar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang dapat dibaca dan/atau diunduh pada tautan link dibawah ini.

Sumber Berita : https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2023/2/24/peraturan-desa-nomor-1-tahun-2023-tentang-lpj-apb-desa-tahun-anggaran-2022