Desa SARIMEKAR

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa Sarimekar mengalokasikan BLT Desa sebagaimana telah tertuang ... ..selengkapnya

... ..selengkapnya

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng:   Surat Edaran ini mulai berlaku pada Hari Selasa (Angara, Umanis Landep), tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2021.   Selengkapny... ..selengkapnya

    BACA JUGA : REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN 2O2O   Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ... ..selengkapnya

  BACA JUGA : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021   A. Pendapatan Desa Jumlah Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2021 = Rp 1.879.438.000,00. Pendapatan Asli Desa = Rp 9.000.000,00 Dana Desa = Rp 857.631.000,00 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi = Rp 116.683.000,0... ..selengkapnya

... ..selengkapnya

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang transparan akuntabel, profesional, terpercaya dan bebas dari tindakan korupsi, KPPN Singaraja bersama dengan BPKPD Kabupaten Buleleng dan Dinas PMD Kabupaten Buleleng mensosialisasikan program Duta Integritas dalam pengelolaan Keuangan Desa. Duta Integr... ..selengkapnya

Pertama kali mendengar nama "SDGs Desa", bagi sebagian orang mungkin akan bertanya. Apa itu SDGs Desa? Ya. termasuk penulis sendiri belum tahu apa arti SDGs Desa,   PENGERTIAN SDGs DESA? SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, D... ..selengkapnya

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa, yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai sala... ..selengkapnya

Dana Desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari situs https://www.kemenkeu.go.id... ..selengkapnya